Minggu, 02 Juli 2017

Sumber: http://zonailmuekonomi.blogspot.co.id
 
Sejumlah konsep kemiskinan telah dinyatakan dalam beberapa penelitian kemiskinan, di antaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh World Bank (Bank Dunia) dalam World Bank Institute (2005). Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Berdasarkan definisi tersebut kemiskinan dapat dipandang dari beberapa sisi. Dari pandangan konvensional kemiskinan dipandang dari sisi moneter, dimana kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan/konsumsi individu dengan beberapa batasan tertentu, jika mereka berada di bawah batasan tersebut, maka mereka dianggap miskin. Pandangan mengenai kemiskinan berikutnya adalah bahwa kemiskinan tidak hanya sebatas ukuran moneter, tetapi juga mencakup miskin nutrisi yang diukur dengan memeriksa apakah pertumbuhan anak-anak terhambat. Selain itu, juga bisa dari miskin pendidikan, misalnya dengan menggunakan indikator angka buta huruf. Selanjutnya pandangan yang lebih luas mengenai kemiskinan adalah kemiskinan ada jika masyarakat kekurangan kemampuan dasar, sehingga pendapatan dan pendidikan yang dimiliki tidak memadai atau kesehatan yang buruk, atau ketidakamanan, atau kepercayaan diri yang rendah, atau rasa ketidakberdayaan, atau tidak adanya hak bebas berpendapat. Berdasarkan pandangan ini, kemiskinan adalah fenomena multi dimensi, dan solusi untuk mengatasinya tidaklah sederhana.

Ada 4 alasan mengapa kemiskinan diukur menurut World Bank Institute (2005). Pertama, untuk membuat orang miskin terus berada dalam agenda; jika kemiskinan tidak diukur, maka orang miskin akan mudah terlupakan. Kedua, orang harus mampu mengidentifikasi orang miskin jika salah satu tujuannya adalah untuk keperluan intervensi dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Ketiga, untuk memantau dan mengevaluasi proyek-proyek atau kebijakan intervensi yang diarahkan kepada orang miskin. Dan keempat, untuk mengevaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.[1] 

Konsep kemiskinan sangat beragam. World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan ukuran kemampuan/daya beli, yaitu US $1 atau US $2 per kapita per hari. Sementara itu, BPS mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan (poverty line). Nilai garis kemiskinan yang digunakan untuk menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh seseorang yaitu 2100 kalori per kapita per hari[2], ditambah dengan kebutuhan minimurn non-makan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi: papan, sandang, sekolah, transportasi, sera kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasari itu. Menurut BPS, seseorang/ individu yang pengeluarannya lebih rendah dari Garis Kemiskinan maka seseorang/individu tersebut dikatakan miskin. Sedangkan kemiskinan menurut Bappenas (2004) adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki dan perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Adapun hak-hak dasar manusia tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Friedman memandang kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan unfuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial ini meliputi: (i) Modal produktif seperti tanah, alat produksi, perumahan, kesehatan, (ii) Sumber keuangan, (iii) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama seperti koperasi, partai potitik, organisasi sosial, (iv) Jaringan sosial, (v) Pengetahuan dan keterampilan, dan (6) Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, dkk., 2004).

Definisi dan konsep kemiskinan yang dikemukakan oleh para pakar tentang kondisi kemiskinan dapat juga digambarkan melalui beberapa indikator yang disajikan melalui Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Menurut BPS (2003), komponen-komponen Indeks Kemiskinan Manusia ada lima, yaitu: (i) persentase penduduk yang meninggal sebelum usia 40 tahun, (ii) persentase buta huruf, (iii) persentase penduduk yang tidak memiliki akses ke air bersih, (iv) persentase penduduk yang jarak ke fasilitas kesehatan lebih dari 5 km, dan (v) persentase balita berstatus gizi kurang.[3]


Referensi:

[1]Anonim, Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Kerjasama Kementerian Sosial RI dan Badan Pusat Statistik (2012), hal. 4

[2]Jumlah kalori sebesar ini merupakan jumlah kalori minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk bisa beraktivitas secara normal, bekerja untuk memperoleh pendapatan. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978, lihat anonym Perhitungan Kemiskinan Tidak Manusiawi (lihat: http://www.mediapenalaran.com/2015/01/melalui-berita-resmi-yang-dikeluarkan.html, dipublikasikan Januari 2015, diakses 2 Januari 2016)

[3]Erwan Agus Purwanto, Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiiakan Anti Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 10, Nomor 3, Maret 2007 (295-324). ISSN 1410-4946. Hal. 301

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
 
Masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional adalah Kemiskinan. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Karena sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut, maka kemiskinan  telah menyebabkan akibat yang juga beragam dalam kehidupan nyata, antara lain: (i) secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, (ii) rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, (iii) rendahnya partisipasi masyarakat, (iv) menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (v) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (vi) kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang. Semua indikasi tersebut merupakan kondisi yang saling terkait dan saling memengaruhi satu sama lain.

Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain: (i) masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, (ii) kebijakan yang bersifat sentralistik, (iii) lebih bersifat karikatif daripada transformatif, (iv) memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek, (v) orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat daripada produktivitas yang berkelanjutan, serta (vi) cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada.

Ada beberapa model kesejahteraan dan kemiskinan yang dimiliki Negara Indonesia; misalnya, Badan pusat statistik yang mengukur kemiskinan dengan fokus konsumsi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada kesejahteraan keluarga. Lembaga-lembaga internasional, seperti United Nations Development Programme (UNDP) juga memperhatikan isu pengembangan manusia, yang didefinisikan sebagai harapan hidup, tingkat melek huruf, pendidikan, dan tingkat daya beli per kapita.Konsep-konsep tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dilihat dari sudut pandang pemerintah daerah, misalnya Kutai Barat[1], model-model tersebut memiliki beberapa kelemahan, yaitu: (i) tidak menggambarkan ciri khas lokal (misalnya, kondisi perumahan atau preferensi makanan setempat), (ii) tidak menyentuh konteks kemiskinan (misalnya, tidak ada dari model tersebut yang berhubungan dengan sumberdaya alam atau konteks sosial), (iii) data yang ada sering kontradiktif, dan (iv) tidak terkait dengan pengurangan kemiskinan atau perencanaan pembangunan.

Kemiskinan pada dasarnya menggambarkan situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Dari definisi di atas, kita dapat melihat tiga tingkat kondisi yang perlu dipantau: pertama, kesejahteraan subjektif (subjective well being atau disingkat SWB), Perasaan kesejahteraan subjektif adalah kumpulan perasaan seseorang; bisa berupa perasaan sejahtera, rasa bahagia, rasa dihormati, rasa diakui, rasa miskin, rasa serba kekurangan, dan perasaan-perasaan sejenisnya. Perasaan ini bersifat sangat umum dan dipengaruhi oleh seluruh aspek kehidupan. Perasaan ini bisa saja bersifat sementara dan mungkin dipengaruhi oleh kejadian-kejadian sesaat. Rumah tangga yang baru bercerai, misalnya, pasti langsung merasa tidak bahagia, walaupun mungkin keadaan materi, pengetahuan, kesehatan dan lingkungan kehidupannya dalam kondisi baik. Oleh karena itu, di samping mengukur kesejahteraan subjektif, kita juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan lain yang lebih objektif. Walaupun aspek ini sangat subjektif, tetapi sangat penting untuk diukur karena merupakan hal yang paling inti dalam kesejahteraan. Ada banyak contoh yang menunjukkan orang kaya terkena penyakit karena perasaannya terganggu.

Kedua, kesejahteraan inti (kebutuhan dasar, seperti kekayaan materi, pengetahuandan kesehatan); Kesejahteraan inti terdiri dari kebutuhan dasar yang bersifat material (kebendaan) maupun bukan material, yang mencakup aspek gizi dan kesehatan, pengetahuan,dan kekayaan materi. Dalam memantau kebutuhan dasar, informasi tentang bagaimana kebutuhan dasar tersebut didapatkan (atau tidak didapatkan), seberapa sulit atau mudah mendapatkannya, atau dari mana kebutuhan itu bisadidapat, bukan merupakan hal yang penting untuk diketahui. Informasi yang penting di sini adalah apakah responden mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut setidaknya dalam 12 bulan terakhir. Dengan demikian, pada saat rumah tangga dalam keadaan miskin, pemantauan kebutuhan dasar tidak memberikan informasi tentang potensi bagi rumah tangga tersebut untuk keluar dari kemiskinan di masa depan.

Ketiga, lingkungan pendukung (konteks); Lingkungan pendukung masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan sektoral (alam, ekonomi, politik dan sosial) dan lingkungan lintas sektoral (infrastruktur dan pelayanan). Lingkungan pendukung (konteks) adalah lingkungan kehidupan yang memengaruhi kesejahteraan inti. Misalnya, ada dua anak dengan usia dan tingkat kecerdasan yang sama tetapi tinggal terpisah pada lingkungan yang berbeda (misalnya di dua daerah yang berbeda). Salah satu anak tersebut tinggal di daerah dengan lingkungan alam yang sehat, sumber daya alam yang terjangkau serta dikelola secara lestari, dan pemerintah memberikan dukungan bagi perkembangan anak ini sampai dewasa yaitu dengan menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang terjangkau oleh seluruh warga. Di lain pihak, anak yang lain tinggal di daerah dengan kondisi bertolak belakang: lingkungan alam yang rusak parah, sungai dan sumber air yang tercemar, sumber daya alam yang tinggal sedikit, serta pelayanan pendidikan yang sangat rendah. Dengan kondisi demikian, dalam 25 tahun ke depan dapat dipastikan kedua anak tersebut akan mengalami perkembangan yang jauh berbeda: anak yang tinggal di lingkungan yang mendukung akan jauh lebih maju dan berkembang karena kebutuhan kesehatan, pengetahuan dan materinya dapat dipenuhi tanpa kesulitan, yang pada akhirnya dapat memberikan perasaan sejahtera. Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan, informasi lingkungan pendukung dapat memberikan gambaran tentang potensi suatu rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan.

[1]Ade Cahyat, dkk., Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga, Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia (Bogor: Center for International Forestry Research, 2007), hal. 2-3

Senin, 05 Juni 2017


~Ilustrasi~
Sumber: http://povertyinindonesia.blogspot.co.id

Penentuan standar kemiskinan masih menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs), misalnya Garis Kemiskinan (GK), dengan dua komponen utama, yakni GK Makanan (GKM) danGK Bukan Makanan (GKBM). GK September 2011: Rp243.729,00/kapita/bulan atau Rp 8.124,30/kapita/hari (GKM menyumbang 73,5% dan GKBM 26,5%).

Sejumlah kritikan dialamatkan pada GK BPS, dengan mengatakan bahwa GK BPS tidak rasional, karena angkanya terlalu rendah, yakni hanya sebesar USD 0,86/hari. Dengan demikian diperlukan adanya evaluasi dan tinjauan kembali terhadap kriteria GK BPS tersebut. Salah satu indikator kemiskinan yang diusulkan adalah indikator berbasis syari’ah, dengan menggunakan dua pendekatan, yakni: (i) penggunaan konsep had al kifayah (batas kebutuhan hidup minimal), sebagai dasar perhitungan garis kemiskinan; dan (ii) penggunaan konsep nishab zakat penghasilan sebagai dasar perhitungan garis kemiskinan.

Konsep had al kifayah bukanlah suatu istilah yang dikemukakan oleh al Quran atau as-Sunnah, tetapi ia merupakan istilah yang diambil para ulama melalui ruh nash-nash tersebut (al-Fanjari, 2010). Antara lain nash yang boleh dijadikan rujukan berkenaan ketentuan had al-kifayah ini adalah seperti hadits Rasulullah berikut[1],
 
“Bukanlah miskin itu seorang yang mendatang-datangi manusia, lalu diberikan kepadanya sesuap dua makanan dan sebutir dua buah kurma, tetapi miskin itu ialah seorang yang tidak memiliki sesuatu yang mengkayakannya dan dalam masa yang sama tidak melakukan sesuatu yang membuatkan orang bersedekah kepadanya, dan tidak juga dia bangun di hadapan orang dan meminta-minta daripada mereka” (Shahihul Bukhari dan Shahih Muslim).

Had al-Kifayah secara umumnya adalah kadar (keupayaan ekonomi) yang selayaknya bagi menjamin kelangsungan kehidupan seorang individu serta mereka yang di dalam tanggungannya. Ia bukan sekadar penentuan had minimum semata-mata tetapi ia menjangkaui persoalan tahap yang selayaknya untuk memastikan kelangsungan kehidupan seseorang serta tanggungannya (Uwais, 2004). Ia merupakan tahap yang lebih tinggi dibandingkan had al-kafaf[2] dalam kehidupan dan boleh bertambah serta berubah berdasarkan perubahan peringkat kemajuan mengikut sesuatu tempat dan zaman. Istilah lain yang biasa digunakan untuk menunjukkan had al-kifayah antaranya ialah al-hajah al-asliyyah (keperluan asas) menurut fuqaha’ al-Hanafiyah (mazhab Hanafi) dan juga had al-ghina (tahap kekayaan) (Al-Fanjari, 2010, j. 1: 39).

Dr Irfan Syauqi Beik menyebutkan bahwa pendekatan had al Kifayah harus ditetapkan oleh negara, dan saat ini sudah diterapkan oleh lembaga zakat di Malaysia, khususnya Lembaga Zakat Selangor, dengan memperhatikan maqashid as-syariah sebagai dasar kalkulasi. Perbedaannya dengan GK adalah, jika GK hanya fokus pada pendapatan minimal, maka had al kifayah fokus pada kebutuhan minimal berdasarkan maqashid syariah (Jawhar, 2007).

Kemiskinan dapat menjadi salah satu penyebab kemunduran dan kehancuran suatu bangsa. Bahkan Islam memandang kemiskinan merupakan suatu ancaman dari setan. Allah SWT Berfirman,

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ 

“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan” (TQS. Al-Baqarah: 268)

Islam sebagai risalah paripurna dan sebuah ideologi yang shahih, sangat consern terhadap masalah kemiskinan dan upaya-upaya untuk mengatasinya. Dalam fiqih, dibedakan antara istilah Fakir dan Miskin. Menurut pengertian syara’, Fakir adalah orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa[3]. Syariat Islam telah menetapkan kebutuhan pokok (primer) bagi setiap individu adalah pangan, sandang, dan papan. Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf” (TQS. Al-Baqarah: 233).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu” (TQS. Ath-Thalaq: 6).

Rasulullah SAW Bersabda,

“Dan kewajiban para suami terhadap para istri adalah memberi mereka belanja (makanan) dan pakaian”. (HR. Ibn Majah dan Muslim dari Jabir bin Abdillah).

Ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan primer, harus terpenuhi secara keseluruhan. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka seseorang terkategori sebagai orang miskin. Pangan, sandang, dan papan yang dimaksud di sini, tidak berarti sekadar apa adanya, melainkan harus mencakup hal-hal yang berkaitan dengannya. Kebutuhan pangan, misalnya, juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti peralatan dapur; kayu bakar, minyak tanah, atau gas, rak piring, lemari makan, meja makan, dan lain-lain[4]

Sedangkan yang termasuk bagian dari kebutuhan pakaian adalah apa-apa yang diperlukan seperti peralatan berhias, parfum, bedak, celak, minyak rambut, lemari pakaian, cermin, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk bagian dari kebutuhan tempat tinggal adalah apa-apa yang diperlukan untuk tempat tinggal, seperti tempat tidur dan perabotan rumah tangga, menurut yang umum diketahui masyarakat, seperti, meja, kursi, karpet, korden, dan lain-lain.  Demikianlah tolok ukur kemiskinan menurus Islam. Dari sini tampak bagaimana Islam memberikan jaminan kepada manusia untuk hidup secara layak sebagai manusia.

Tolok ukur kemiskinan ini berlaku untuk semua manusia, kapan pun dan di mana pun mereka berada. Tidak boleh ada pembedaan tolok ukur kemiskinan bagi orang yang tinggal di satu tempat dengan tempat lainnya, atau di satu negeri dangan negeri lainnya. Misalnya, orang yang tinggal di Amerika dikatakan miskin jika tidak memiliki mobil pribadi (walaupun tercukupi pangan, sandang dan papannya). Sementara di Indonesia, orang semacam ini tidak dikatakan miskin. Pandangan semacam ini bathil dan tidak adil. Sebab, Syariat Islam diturunkan untuk menusia sebagai manusia, bukan sebagai individu. Sehingga tidak ada perbedaan dari sisi kemanusiaan antara orang yang tinggal di suatu negeri dengan negeri lainnya. Seandainya sebuah Negara memerintah rakyatnya dari berbagai negeri, di Mesir, Yaman, Sudan, Indonesia, Jerman, dan lain-lain; maka tidak sah jika pandangan pemerintah tersebut terhadap kemiskinan berbeda-beda antara rakyat yang satu dengan yang lain.

Kebutuhan pokok menurut Syari’at Islam, sebenarnya bukan hanya pangan, sandang, dan papan. Ada hal lain yang juga termasuk kebutuhan pokok yaitu kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hanya saja, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dibebankan kepada individu masyarakat, melainkan langsung menjadi tanggungjawab negara. Dalam membahas kemiskinan, ketiga hal ini tidak dimasukan dalam perhitungan, karena memang bukan tanggungjawab individu. Atas pokok-pokok pemikiran seperti inilah konsep had al kifayah perlu dirumuskan oleh negara. 

Pendekatan Nishab, membedakan antara Muzakki dan Mustahik. Fakir miskin termasuk dua kelompok mustahik yang mendapat prioritas utama. Standar nishab zakat disarankan menggunakan dua komoditas yang dianggap paling populer dalam keseharian manusia (khususnya kaum muslimin), yakni dengan menggunakan nishab zakat berupa emas dan pertanian (beras). Nishob zakat emas sebesar 20 dinar/tahun[5]  yang setara dengan nilai 85 gram emas/tahun, dan zakat pertanian (beras). Sedangkan zakat tanaman sebanyak 5 wasaq[6]  atau setara dengan 652,8 kg.

Jika nishab zakat emas perak yang digunakan dalam konteks perekonomian Indonesia, maka garis kemiskinan angkanya mencapai Rp. 3,67 juta per bulan per rumah tangga dan Rp. 782,2 ribu per bulan per kapita (dengan menggunakan asumsi harga emas Rp.520 ribu dan rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 4,7 orang/rumah tangga). Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya kurang dari Rp. 782,2 ribu per bulan atau Rp. 26.073,00 per hari (USD 3,02/hari). Jika dilihat, angka ini lebih tinggi dari kemiskinan standar Bank Dunia yang ditetapkan sebesar USD 2/hari.

Sebaliknya, jika nishab zakat pertanian yang digunakan maka garis kemiskinannya menjadi Rp.3,668 juta per rumah tangga per bulan atau Rp.780,4 ribu per bulan per kapita (dengan menggunakan nishab beras zakat senilai 524 kg dan harga beras seharga Rp.7.000). Artinya seseorang disebut miskin apabila pendapatannya kurang dari Rp.780,4 ribu/bulan atau Rp. 26.014,00/hari (USD 3,019/hari). Jika kita bandingkan antara hasil penghitungan nishab zakat emas dan perak dengan zakat pertanian maka hasil yang didapatkan hampir sama, yaitu mencapai angka Rp.780,4 ribu/bulan.

Menurut Dr. Irfan Syauqi Beik selaku sekretaris Eksekutif Pusat kajian Pembangunan Syariah (PKPS) IPB dalam acara Intelectual Discussion yang diadakan IMZ bekerjasama dengan IKAZ Malaysia dan LPPM IPB menyampaikan bahwa, 

“Perhitungan dengan menggunakan standar nishab sebagai batasan garis kemiskinan jauh lebih normal dan rasional bila dibandingkan dengan penghitungan BPS.”[7]

Hasil perhitungan pun menunjukkan bahwa garis kemiskinan berbasis nishab lebih besar dari garis kemiskinan versi Bank Dunia. 

Pada tahun 2005, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang kemudian direvisi pada tahun 2012 dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Menurut Dr. Irfan Syauqi Beik, Indikator ini belum memenuhi standar untuk konsep had al-kifayah, dengan alasan indicator tersebut masih memiliki item yang rentan dengan perdebatan, terutama antara pengusaha dengan buruh.

[1] Mansor Bin Sulaiman, dkk., Had Al-Kifayah Di Kalangan Masyarakat Islam: Merungkai Keperluan Kaedah Penentuan Garis Miskin Dan Kaya Berasaskan Sunnah Di Malaysia (Pahang: Universiti Malaysia, Tanpa Tahun), hal. 2
[2]Had al-Kafaf merupakan tahap terendah bagi kehidupan seseorang. Iaitu keupayaan memiliki makanan, pakaian dan tempat tinggal yang paling minimum sehinggakan sekiranya seseorang itu berada di bawah tahap ini nescaya seseorang itu tidak boleh hidup dan tidak berupaya menghasilkan sesuatu.
[3]Taqiyuddin an-Nabhani, Nadzamul Iqtishadiy fil Islam, hal. 207; Abdul QadimZallum, al-Amwal fi DaulatilKhilafah, hal 192; SulamanRasjid, Fiqh Islam, hal 207.
[4]Al-Maliki, Abdurahman. 1963.as-Siyasatu al-Iqtishadiyahtu al-Mutsla, hal. 176.
[5]1 dinar = 4,25 gram emas
[6]1 wasaq dari gandum = 60 sha’ x 2.176 gram = 130.560 gram = 130,56 kg, lihat Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Negara Khilafah (Jakarta Selatan: HTI Press., 2009), hal. 73

[7]Anonim, Islamic Poverty Line: Pendekatan Penentuan Garis Kemiskinan dalam Islam. Diakses pada http://www.imz.or.id/new/article/1034/islamic-poverty-line-pendekatan-penentuan-garis-kemiskinan-dalam-islam/?lang=id. Dipublikasikan 9 September 2011, diakses 16 Januari 2016

Bagaimana kepuasan anda terhadap isi blog ini?

Total Tayangan Laman

Mengenai Saya



Sunarwan Asuhadi
Lahir 11 Maret 1980 di Desa Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Menamatkan Sekolah Dasar Pada SD Inpres Desa Waha Tahun 1992, Menamatkan SMPN Waha Pada Tahun 1995, Menamatkan SMUN Wangi-Wangi Tahun 1998, Menamatkan S1 Pada Program Studi Pendidikan Kimia, Jurusan P. MIPA, FKIP Universitas Haluoleo Pada Tahun 2003, dan Menamatkan S2 Pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pada Institut Pertanian Bogor Pada Tahun 2006.

Follow by Email

Pengikut

MILIKI HUNIAN DI SURGA KAVLING

 INFO KAVLING STRATEGIS (GOWA)
----TERBATAS---
Cicil tanpa bunga, tanpa denda, tanpa Sita (tanpa Riba).

Lokasi Tanah Kavling Strategis terletak di perbukitan bilaya, Pattallassang - Gowa yang memberikan pemandangan indah serta udara sejuk... Lokasi juga sangat mudah di Akses dari kota Makassar Krn jalan Lebar dan mulus...

Informasi Selengkapnya
di
Sunarwan Asuhadi
Narone Wakatobi Fanspage

Popular Posts

Blog Archive